Diblokir Rusia, Bos Telegram: Privasi Data Pemakai Harga Mati

Rusia melalui pengadilan di Moscow memerintahkan pemblokiran aplikasi pesan instan Telegram secepatnya, menyusul laporan Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) yang mengungkapkan para teroris sering memakai Telegram untuk saling bertukar pesan.

Pavel Durov (Pendiri dan CEO Telegram) mengungkapkan Telegram terus membela privasi pemakai sebab hak privasi ialah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dipertahankan.

“Privasi bukanlah untuk digadaikan dan privasi ialah harga mati,” tulisnya seperti dikutip The Moscow Times.

Bahkan, Durov menegaskan Telegram tidak peduli dengan pendapatan atau penjualan iklan serta tetap mematuhi prinsip mereka dalam melindungi privasi pemakai.

“Di Telegram, kami mempunyai ‘kemewahan’ dengan tidak memedulikan aliran pendapatan dan penjualan iklan. Privasi bukan untuk dijual, dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dikompromikan sebab ketakutan dan keserakahan,” tulis Durov melalui akun Twitternya.

Durov menilai pemerintah tidak semestinya mengendalikan perusahaan teknologi sebab maka perusahaan-perusahaan teknologi akan melakukan berbagai hal yang tidak semestinya.

Dia pun menyontohkan saat Apple memindahkan server iCloud ke Tiongkok. “Kekuatan yang dipunyai pemerintah lokal terhadap perusahaan-perusahaan TI didasarkan pada uang. Di saat tertentu, sebuah pemerintah dapat menghancurkan saham mereka dengan mengancam memblokir aliran pendapatan dari pasarnya dan memaksa perusahaan-perusahaan itu melakukan berbagai hal aneh,” ungkap pendiri Telegram itu.

Pihak Telegram tak ada yang berkunjung ke pengadilan. Durov melarang kuasa hukum Telegram datang sebab dia melihat kasusnya sebagai ‘dagelan’ semata. Proses pengadilan Telegram itu cuma berjalan sekitar 18 menit.

“Jangan sampai melegitimasi dagelan terbuka dengan kehadiran mereka (pihak kuasa hukum),” arahan Durov.

Pihak Amnesti Internasional mendukung Telegram dan mengecam langkah Rusia sebab mengikis kemerdekaan berpandangan seperti memblokir situs berita yang melakukan kritik terhadap pemerintah, menerapkan aturan penyimpanan data yang keras, dan menyebut media di luar Rusia sebagai agen asing.

“Pemerintah Rusia meluncurkan serangan berantai paling baru terhadap kemerdekaan berekspresi secara online di negaranya,” kata Denis Krivosheev (Amnesti Internasional).